Dewan Energi Nasional Belum Bisa Hasilkan Kebijakan Energi Nasional

Indonesia merupakan negara yang luas, terbentang dari sabang sampai merauke. Wilayah indonesia terdiri dari lautan, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah, membuat kita kaya akan sumber daya alam. Indonesia memiliki semua jenis anergi yang ada di bumi ini.Mulai dari energi fosil Indonesia memiliki minyak bumi, gas, dan batubara.Indonesia juga memiliki semua jenis sumber energi terbarukan seperti panas bumi, hydro, surya, angin, bio dan laut.Namun sugguh tragis memang, kita sekarang malah dihadapkan pada permasalahan keterbatasan ketersediaan energi.

Setelah orde baru jatuh pada tahun 1998, para elit bangsa ini terlalu sibuk dengan euporia politik dan ‘libralisasi’.Hal ini menyebabkan ada beberapa kebutuhan mendasar bangsa ini tidak masuk dalam skala prioritas utama atau bisa dikatakan terabaikan.Salah satu kebutuhan dasar yang terabaikan adalah energi.Padahal energi adalah kebutuhan vital sekaligus kebutuhan strategis bangsa.Ketahanan energi menentukan ketahanan bangsa.Energi menempati urutan ke-8 dalam skala prioritas BAPENAS, ini membuktikan energi belum masuk skala utama.Hal ini meneyebabkab, kebutuhan energi kita sebagian besar masih tergantung pada energi jenis minyak bumi.

Sekarang kita dilanda permasalahan krisis energi, ketika produksi energi minyak kita mulai menurun dan harga minyak dunia semakin tinggi.Akibatnya, setiap tahun negara harus terbebani oleh kewajiban mensubsidi BBM.Dari tahun ke tahun anggran untuk subsidi BBM semakin tinggi. Ini dikarenakan semakin tingginya kebutuhan akan energi dan tingginya harga minyak. Dalam APBN 2012 sebesar Rp123 triliun untuk subsidi BBM dan Rp45 triliun untuk subsidi listrik. Dan diperbaiki lagi dalam postur anggaran APBN-P 2012 dengan besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp137 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp64,9 triliun

DEN Belum Mampu Berikan Solusi Untuk Kendalikan Quota BBM Subsidi

Belum lama ini, pemerintah kembali dibuat kalang kabut dengan permasalahan pemakian BBM subsidi yang sudah melampuai quota. Bahkan dibeberapa kota, seperti : Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kepulaun Riau, dan Kalimantan Selatan, quota BBM subsidinya terancam habis dalam waktu dekat. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk menekan quota, agar tidak terlewati, baik melalui pembatasan atas mobil-mobil yang terbuat tahun sekian sampai besarnya cc mobil. Namun, semua itu tidak mampu untuk mengendalikan quota BBM subsidi, akhirnya quota terlewati juga.

Dewan Energi Nasioanal (DEN) bisa dikatan gagal dalam memberikan solusi terhadap permasalahan energi yang diahadapi negara ini. Sebagai lembaga yang dipercayakan untuk merumuskan kebijakan energi, DEN belum mampu menghasilkan kebijakan untuk mengendalikan quota pemakian BBM subsidi. Permasahan quotaBBM subsidi ini, merupakan permasalahan klasik yang selalu terulang setiap tahun. Inilah bukti kegagalan Dewan Energi Nasional dalam melaksanakan tugasnya.

Dewan Energi Nasional terkesan tidak peka dan tidak mau belajar dari pengalaman. Kalau saja Dewan Energi Nasional maulebih peka dan  belajar dari pengalaman sebelumnya, maka permasalahan ini tentu tidak akan terulang lagi. DEN seharusnya sudah bisa mempredeksi berapa quota BBM subsidi yang dibutuhkan, berapa untuk premium, berapa untuk solar, dan berapa untuk LPG 3 Kg. Kita semua tahu, itu semua sudah terpredeksi dari kenaikan jumlah kendaraan dan jumlah masyarakat tiap tahunnya.