Pemerintah lamban Dalam Menyelasikan Permasalahan, Demo Buruh Terjadi Lagi

Demo buruh secara besar-besaran kembali terjadi lagi rabu 3 Okteober kemaren. Padahal beberrapa waktu lalu demo buruh juga baru saja terjadi pada bulan Juli 2012. Tentu ada sebuah permasalahan yang belum terselasaikan, sehingga membuat para buruh ini kembali berdemo. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melakukan demo untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para buruh. Ada dua tuntutan yang disampaikan buruh ini, pertama mereka meminta penghapusan pekerja alih daya (outsourcing) dan meminta kenaikan upah minimal sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak.

Sebelumya para buruh ini telah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Akan tetapi karena pemerintah tak merespons permintaan tersebut mereka kembali mengelar aksi demo dan akan melakukan mogok kerja. Kalau sudah begi banyak pihak yang dirugikan, para pengusaha tentu mengalami kerugian, dilan pihak demo biasanya mengakibatkan kemacetan, yang merugikan masyarkat yang mengunakan jalan.

Inilah bukti lembannya kinerja pemerintah untuk mengantisipasi demo yang akan dilakukan oleh para buruh. Pemerintah lamban dalam mencarikan solusi terhadap tuntutan para buruh ini.  Menakertrans bersama wakil pengusaha dan buruh dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sekarang baru menyusun peraturan yang mengatur tegas lima jenis pekerjaan alih daya yang diizinkan, yakni jasa kebersihan, jasa keamanan, katering, transportasi, dan jasa pertambangan migas.  Selain lima jenis pekerjaan tersebut nantinya tidak boleh dengan sistem alih daya.  Selain itu, Menakertrans telah mengeluarkan  Peraturan Nomor 13 Tahun 2012 tentang 60 item komponen survei harga kebutuhan hidup layak (KHL) acuan penetapan upah minimum.  

Tetapi permasalahannya yang menjadi tuntutan para buruh ini bukan sekedar peraturan. Lihat saja dilapangan, banyak sekali perusahaan yang tidak mengikuti peartauran tersebut, ditambah lagi banyaknya penguhasa alih daya yang nakal. Banyak sekali perusahaan yang mengakali peraturan yang ada, untuk menekan biaya produksi. Mereka menggunakan sistem alih daya, supaya bisa memberhentikan buruh ketika mereka sedang tidak membutuhkan banyak tenaga buruh dan bisa memberikan gaji yang kecil. Dalam hal ini, tentu saja  para buruhlah yang akan dirugikan.

Pemerintah memang harus membuka mata terhadap realita ini dan tidak bisa hanya membiarkan hal ini terjadi terus menerus. Buruh merupakan bagian yang penting dalam sebuah industri, tanpa buruh tidak mungkin sebuah industri bisa berjalan. Para pengusaha membutuhakn buruh, buruh juga membutuhakan perusahaan untuk bekerja. Peran pemerintah harusnya bisa memfasilitasi supaya didapatkan titik temu antara keinginan buruh dan kepentingan perusahaan. Setelah membuat peraturan, pemerintah juga harus mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut, agar benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan. Pemerintah juga harus berani dan tegas menindak perusahaan yang mengakali peraturan yang sudah ada.

Pada intinya, jangan sampai lagi, para buruh ini harus berdemo bahkan harus melakukan pemblokiran jalan, mogok kerja, baru pemerintah berindak. Pemerintah harus bisa mengajak para pengusaha dan buruh duduk bersama untuk menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Kalau terjadi demo dan mogok kerja, para pengusaha juga rugi, negara rugi. Sekarang stabilitas nasional sudah bagus, kondisi ekonomi juga bagus, sayang sekali kalau gara-gara demo buruh ini,  semuanya  terganggu lagi. Demo bisa menyebabkan terhambatnya produksi dan mempengaruhi arus investasi dari asing yang masuk ke dalam negeri.