DEMO BURUH: SYARAT KEPENTINGAN POLITIK, INVESTOR ANCAM HENGKAN DARI TANAH AIR

Demo buruh yang syarat akan kepentingan politik terus berlangsung. Hal ini menyebabkan, ratusan industri khususnya di jawa barat tidak bisa beroperasi. Pemerintah dinilai lamban dan tidak peka dalam menyelesaikan demo buruh. Akibatnya, para investor asing terancam hengkang dari tanah air.  Dari data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sedikitnya 10 industri yang sudah memberikan sinyal akan angkat kaki dari tanah air.

Demo buruh terus berlangsung seolah tidak ada hentinya, khususnya di daearah Jawa Barat. Para buruh ini seolah mesin yang tidak pernah lelah, dalam melakukan demo. Hapuskan outsourcing, tolak upah murah dan penambahan komponen kebutuhan hidup layak (KHL), begitulah tuntutan dari para demonstran. Tetapi, benarkah tuntutan tersebut datang dari para buruh atau hanya kepentingan pihak tertentu saja.  Seharusnya, demontrasi itu alamiah, tidak dibikin-bikin. Seolah mewakili orang lain padahal sesungguhnya tidak.

Fakta dilapangan menunjukan demo buruh ini syarat sekali dengan kepentingan politik segelintir orang. Kita semua tahu, demo buruh yang terjadi ini digerakan oleh para aktivis buruh. Para  aktivis ini, berkoar-koar, seolah mewakili kepentingan buruh, padahal mereka hanya mementingkan kepentingan petinggi-petingi mereka dan kepentingan mereka sendiri. Rasanya sungguh aneh. Para buruh melakukan demo tanpa henti, seolah mereka tidak pernah kehabisan tenaga. Belum lagi banyak sekali dari para buruh ini yang pada akhirnya menjadi pengangguran karena pabrik tempat mereka bekerja harus tutup. Sulit untuk diterima oleh nalar sehat, para buruh rela kehilangan sumber pencariannya. Sedangkan, di rumah anak-istrinya membutuhkan biaya untuk dapat terus melanjutkan hidup.

Kepentingan politik dan urusan duit, rasanya memang tidak bisa dilepaskan dari munculnya demo buruh akhir-akhir ini. Sebagian besar demo yang terjadi sekarang ini, terjadi di Jawa Barat. Kalau kita telisik lebih jauh, hal ini erat kaitannya dengan pertarungan perebutkan posisi Guburnur Jawa Barat. Demo buruh dijadikan panggung untuk mendapatkan popularitas dan pencitraan. Dengan berpura-pura memperjuangkan kepentingan buruh, padahal mereka sedang mencari popularitas dan citra di masyarakat. 

Kalau demo terus berlangsung, yang menjadi korban adalah industri dan para buruh sendiri. Banyak industri yang akhirnya tidak dapat beroperasi tidak ada tenaga kerja dan ancaman keamanan. Hal ini terjadi, karena para pendemo ini acap kali melakukan sweeping terhadap buruh pabrik yang tetap bekerja dan pabrik yang tetap beroperasi. Para pengusaha tentu mengalami banyak sekali kerugian dengan adanya keadaan ini. Bahkan para buruh sendiri banyak yang kehilangan pekerjaan. Parahnya lagi, beberapa industri dari luar negeri telah memberikan sinyal bahwa mereka akan hengkan dari tanah air, jika permasalahan ini tidak kunjung teratasi. Kalau hal ini terjadi, bayangkan berapa banyak buruh yang akan menjadi pengangguran. 

Data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), ada kurang lebih 10 industri yang dalam waktu dekat  akan hengkan dari Indonsia. Para pemilik industri tersebut kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak bisa mengambil keputusan tepat dalam menyelesaikan permasalahan demo buruh. Seharusnya, pemerintah, dalam hal ini Menteri Perekonomian, jangan mengaggap enteng demo buruh. Kalau tidak segera teratasi, dipastikan para investor asing akan hengkan dari tanah air. Kalau ivestor asing  yang sudah berinvestasi saja hengkang, bagaimana kita akan menerik investor yang belum berinvestasi untuk berinvestasi di dalam negeri. Sangat disayangkan, jika stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sudah baik, harus terganggu oleh demo buruh yang tidak kunjung diatasi. 

Pemerintah harus lebih peka dalam menyelesaikan demo buruh. Ada indikasi demo buruh ini, tidak terjadi secara alami. Tetapi, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja melakukan demo dengan mengatas namakan kepentingan buruh. Padahal, mereka ini bukan sama sekali buruh, mereka para aktivis buruh. Disinyalir, para aktivis buruh ini, digerakkan oleh pihak-pihak yang ingin  memfaatkan demo buruh sebagai panggung pencitraan. Pemerintah harus bisa menelusuri indikasi tersebut dan memahami keadaan yang terjadi, agar dapat mengambil keputusan  yang tepat. Buruh juga, harus lebih pintar dan jangan mudah tersulut oleh pihak-pihak yang memprovokasi untuk melakukan demo. Bukan demonya yang salah, tetapi kepentingan-kepentingan yang menungangi demo itu.