DEN Belum Mampu Berikan Solusi Untuk Kendalikan Quota BBM Subsidi

Belum lama ini, pemerintah kembali dibuat kalang kabut dengan permasalahan pemakian BBM subsidi yang sudah melampuai quota. Bahkan dibeberapa kota, seperti : Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kepulaun Riau, dan Kalimantan Selatan, quota BBM subsidinya terancam habis dalam waktu dekat. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk menekan quota, agar tidak terlewati, baik melalui pembatasan atas mobil-mobil yang terbuat tahun sekian sampai besarnya cc mobil. Namun, semua itu tidak mampu untuk mengendalikan quota BBM subsidi, akhirnya quota terlewati juga.

Dewan Energi Nasioanal (DEN) bisa dikatan gagal dalam memberikan solusi terhadap permasalahan energi yang diahadapi negara ini. Sebagai lembaga yang dipercayakan untuk merumuskan kebijakan energi, DEN belum mampu menghasilkan kebijakan untuk mengendalikan quota pemakian BBM subsidi. Permasahan quotaBBM subsidi ini, merupakan permasalahan klasik yang selalu terulang setiap tahun. Inilah bukti kegagalan Dewan Energi Nasional dalam melaksanakan tugasnya.

Dewan Energi Nasional terkesan tidak peka dan tidak mau belajar dari pengalaman. Kalau saja Dewan Energi Nasional maulebih peka dan  belajar dari pengalaman sebelumnya, maka permasalahan ini tentu tidak akan terulang lagi. DEN seharusnya sudah bisa mempredeksi berapa quota BBM subsidi yang dibutuhkan, berapa untuk premium, berapa untuk solar, dan berapa untuk LPG 3 Kg. Kita semua tahu, itu semua sudah terpredeksi dari kenaikan jumlah kendaraan dan jumlah masyarakat tiap tahunnya. 

BPH Migas sempat mengeluarkan surat pembatasan pengunaan BBM subsidi bagi mobil pribasi, mobil pribadi hanya boleh membeli BBM subsidi sebanyak 10 liter per hari. Namun, menteri ESM menolak kebijakan tersebut, dan meminta BPH Migas menarik surat tersebut. Untuk mengatasi permasalahan quota yang akan segera habis, pemerintah mengajukan penambahan quota ke DPR RI. Kalau setiap tahun solusinya selalu seperti ini, Apa gunana di awal tahun ada pengaturan dan pembatasan quota BBM subsidi ? Toh ketika kuotanya habis akan ditambah juga.

Kinerja Dewan Energi Nasional masih nol besar, bukan hanya dalam masalah quota BBM subsidi yang selalu terulang. Secara keseluruhan kinerja DEN dalam membuat dan mengawasi pelaksnaan kebijakan energi nasional sampai  dengan sekarang belum ada hasilnya. DEN sampai dengan sekarng belum mampu merampungkan Kebijakan Energi Nasional, yang kebutuhannya sangat mendesak. Masalah energi ini merupakan masalah yang sangat serius dan merupakan sebuah tantangan yang harus di jawab oleh DEN. Kalau kata Armada, mau dibawa ke mana hubungan kita,,,,nah kalo ini mau dibawa ke mana arah kebijakan energi negara kita, hanya DEN dan Tuhanlah yang tahu.

Kita semua harus prihatin dengan kinerja DEN dan keadaan sektor  energi kita. Siapapun yang bertanggung jawab dalam mengelola energi, ingat, bahwa kebutuhan energi menyangkut hajat hidup orang banyak. DEN menghabiskan anggran sekitar 100 milyar setiap tahunnya. Masyarakat tentu menunggu hasil kerja DEN. Kalau sampai tahun depan tidak tidak juga ada hasil yang nyata dari DEN, pemerintah harus berani untuk mengambil tidakan tegas. Tidak ada gunannya mempertahankan lembaga yang ‘mandul’, tidak bisa menhasilkan solusi, hanya buang-buang uang rakyat. Masa pemerintah mau terus jatoh dalam permaslahan yang sama tiap tahun, keledai saja tidak mau jatoh dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya.